Berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan pada Minggu (01/02/2026), KRT. Ardhi menemukan fakta bahwa program ini tidak hanya dihantui risiko kesehatan akibat kasus keracunan, tetapi juga dianggap salah sasaran dalam skala prioritas kebutuhan rakyat.
𝐒𝐞𝐤𝐨𝐥𝐚𝐡 𝐆𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬: 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐬𝐢 𝐍𝐲𝐚𝐭𝐚 𝐏𝐮𝐭𝐮𝐬 𝐑𝐚𝐧𝐭𝐚𝐢 𝐊𝐞𝐦𝐢𝐬𝐤𝐢𝐧𝐚𝐧
KRT. Ardhi menegaskan, keluhan utama warga tidak mampu saat ini bukanlah ketidakmampuan menyediakan makan siang, melainkan beratnya biaya pendidikan yang menyebabkan banyak anak putus sekolah.
"Rakyat tidak butuh makan siang yang hanya sekali kenyang, lalu besok bingung bayar iuran sekolah. Temuan kami di lapangan menunjukkan masih banyak anak-anak berbakat dari keluarga miskin yang terhenti langkahnya hanya sampai SMP karena biaya SMA yang mencekik. Jika anggaran ratusan triliun MBG dialihkan untuk Sekolah Gratis 12 tahun, itu baru langkah nyata mendongkrak derajat warga tidak mampu agar bisa mengubah nasib melalui pendidikan," tegas KRT. Ardhi dengan nada tajam.
Menurutnya, pendidikan gratis hingga jenjang SMA adalah fondasi yang jauh lebih kokoh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) ketimbang bagi-bagi makanan yang rentan bermasalah di sisi distribusi dan kebersihan.
𝐃𝐚𝐦𝐩𝐚𝐤 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢 𝐌𝐢𝐤𝐫𝐨 𝐝𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐤𝐡𝐚𝐰𝐚𝐭𝐢𝐫𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐫𝐠𝐚
Selain menyoroti pendidikan, KRT. Ardhi juga memotret keresahan para pedagang kecil di pasar tradisional. Program MBG yang terpusat menyebabkan rantai ekonomi lokal terganggu. Orang tua tidak lagi berbelanja bahan pokok untuk bekal anak, yang mengakibatkan penurunan pendapatan pedagang pasar secara signifikan.
"Pemerintah harus realistis. Kasus keracunan yang muncul di berbagai tempat membuktikan sistem ini rapuh. Daripada bertaruh dengan nyawa anak-anak lewat makanan yang tidak terjamin kebersihannya, lebih baik uang negara digunakan untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang berhenti sekolah karena tidak punya biaya," tambahnya.
KRT. Ardhi Solehudin mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total program ini. Ia meminta agar suara warga yang ingin anaknya bersekolah tinggi lebih didengar ketimbang memaksakan program yang secara administratif dan teknis masih compang-camping di lapangan.(*)
𝐑𝐞𝐝
.jpg)
