𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐄𝐖𝐒: 𝐒𝐊𝐀𝐍𝐃𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐒𝐉𝐈𝐃 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐁𝐔 𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍 𝐏𝐔𝐑𝐖𝐎𝐊𝐄𝐑𝐓𝐎, 𝐀𝐍𝐀𝐍𝐓𝐎 𝐖𝐈𝐃𝐀𝐆𝐃𝐎 𝐃𝐄𝐒𝐀𝐊 𝐊𝐄𝐉𝐀𝐑𝐈 𝐔𝐒𝐔𝐓 𝐓𝐔𝐍𝐓𝐀𝐒 𝐇𝐈𝐍𝐆𝐆𝐀 𝐓𝐄𝐓𝐀𝐏𝐊𝐀𝐍 𝐓𝐄𝐑𝐒𝐀𝐍𝐆𝐊𝐀!

 

​𝐏𝐔𝐑𝐖𝐎𝐊𝐄𝐑𝐓𝐎, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐜𝐨𝐦 -- Pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam megaproyek pembangunan Masjid Seribu Bulan di Kabupaten Banyumas terus bergulir tajam. Berdasarkan konfirmasi langsung di kantornya, pegiat anti-korupsi sekaligus pelapor resmi, Ananto Widagdo, S.H., S.Pd., memberikan pernyataan tegas kepada media terkait laporan pengaduan yang telah resmi dilayangkan ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto sejak 5 Oktober 2026 dengan Nomor: 001/AD.Kejari-PWT/X/AW/2026.  

​Dalam keterangannya, Ananto menegaskan harapan besarnya agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan transparan.

​"Kami menaruh harapan besar kepada Kejari Purwokerto agar serius, transparan, dan profesional secara hukum dalam mengusut tuntas perkara ini. Jangan berhenti di tengah jalan—usut sampai tuntas siapa saja pihak-pihak yang nantinya harus bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka," tegas Ananto saat memberikan keterangan kepada awak media.

𝐊𝐫𝐨𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐭𝐚𝐫 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐤𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐠𝐚𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐤 𝐁𝐞𝐫𝐦𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡

​Rencana pembangunan Masjid Agung dan Islamic Center di Kabupaten Banyumas ini mulai dibahas sejak 2019 dengan rancangan arsitek Ridwan Kamil, dan melaksanakan groundbreaking pada 7 Mei 2021 di Jalan Bung Karno, Purwokerto. Namun, proyek bernilai jumbo tersebut menghadapi berbagai persoalan pelik:  

​𝐀𝐥𝐢𝐫𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐤𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐤𝐫𝐚𝐤: Pembangunan tahap pertama (2021) menelan anggaran Rp4.240.000.000, tahap kedua (2022) sebesar Rp9.208.459.000, dan tahap ketiga (2023) sebesar Rp3.645.000.000. Kendati menyerap anggaran miliaran rupiah, bangunan utama justru mangkrak dan terhenti total sejak tahun 2023.  

​𝐓𝐞𝐦𝐮𝐚𝐧 𝐅𝐚𝐭𝐚𝐥 𝐊𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐔𝐏𝐑: Berdasarkan hasil peninjauan teknis pada 12 Januari 2025, Kementerian Pekerjaan Umum mendapati bahwa struktur bangunan belum memenuhi ketentuan SNI 1726:2019 mengenai perencanaan ketahanan gempa, sehingga membutuhkan penguatan struktural masif.  

​𝐏𝐨𝐥𝐞𝐦𝐢𝐤 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐠𝐚𝐥𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐚𝐤 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤: Akibat membengkaknya kebutuhan anggaran—yang menurut DPU Banyumas mencapai Rp126,4 miliar dengan kekurangan dana sekitar Rp109,3 miliar—Yayasan Rahmatan Lil'Alamin menggandeng BAZNAS Banyumas untuk menghimpun infak masyarakat melalui kupon edaran. Hingga 30 September 2026, dana masyarakat yang terkumpul mencapai sekitar Rp3.300.000.000. Langkah ini menuai polemik tajam karena proyek tersebut sebelumnya telah dibiayai oleh APBD.  

​𝐀𝐧𝐜𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐉𝐞𝐫𝐚𝐭 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐓𝐢𝐧𝐝𝐚𝐤 𝐏𝐢𝐝𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐫𝐮𝐩𝐬𝐢

​Berdasarkan uraian pengelolaan anggaran, manipulasi volume atau spesifikasi pekerjaan, serta penyimpangan teknis yang terjadi, tindakan Teradu/Terlapor selaku Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Banyumas beserta pihak terkait disinyalir kuat telah memenuhi unsur pelanggaran hukum.  

​Perkara ini dipandang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya:

​𝐏𝐚𝐬𝐚𝐥 𝟐: Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.  

​𝐏𝐚𝐬𝐚𝐥 𝟑: Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.  

​Dengan desakan kuat dari pelapor dan elemen masyarakat, publik kini menunggu langkah progresif dan tindakan nyata dari Kejari Purwokerto untuk membongkar tuntas skandal yang mencoreng dana umat dan keuangan negara di Banyumas.

(𝐑𝐞𝐝/𝐊𝐑𝐓)