​MEDIA GROUP RJS BERSAMA ADE BUDI BRILLIANT, S.T., S.H. (ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM), KLARIFIKASI DUDUK PERKARA HUKUM DAN KONFIRMASI PEMENUHAN PANGGILAN POLRESTA BANYUMAS

​Purwokerto, mediarealitanews com - 8 November 2026 Menindaklanjuti dinamika hukum atas dugaan tindak pidana yang sempat viral di wilayah hukum Polresta Banyumas, serta munculnya Laporan Pengaduan baru terkait dugaan pencemaran nama baik, Media Group RJS bersama Penasehat Hukumnya, Ade Budi Brilliant, S.T., S.H., memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan disinformasi dan membangun objektivitas pemberitaan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

​Klarifikasi ini dikeluarkan pasca adanya langkah yuridis berupa pencabutan laporan polisi oleh pelapor berinisial NN di Unit PPA Polresta Banyumas, serta pengungkapan fakta mengenai tidak adanya pemberian kuasa dari NN kepada oknum advokat terdahulu (berinisial EC dan GC).

​1. Duduk Perkara Yuridis dan Peran Ade Budi Brilliant

​Berdasarkan analisa komprehensif terhadap fakta-fakta hukum yang ada, posisi Ade Budi Brilliant, S.T., S.H. adalah sah secara hukum sebagai penerima kuasa yang sah dari NN saat ini. Tindakan yang diambil Ade Budi Brilliant, termasuk menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers, murni merupakan pelaksanaan mandat profesional berdasarkan surat pernyataan tertulis klien tertanggal 3 Oktober 2026 yang dibuat secara sadar dan tanpa paksaan.

​Langkah ini diambil untuk:

​1. Meluruskan Fakta Material: Menyampaikan fakta sebenarnya bahwa laporan awal dan narasi pemberitaan viral yang mendiskreditkan pihak tertentu (HR) tidak sesuai dengan kehendak murni klien.

​2. Menguji Legal Standing: Mempertanyakan kewenangan bertindak dari oknum advokat terdahulu (EC dan GC) yang dari awal bertindak atas nama NN tanpa didasari oleh surat kuasa resmi yang sah.

​Kesalahan legitimasi justru terletak pada pihak yang memproses pengaduan dan menggiring opini publik tanpa legal standing, bukan kepada advokat yang posisinya hanya menyampaikan fakta dan pencabutan resmi dari klien.

​2. Pernyataan Sikap Ade Budi Brilliant, S.T., S.H.

​Menanggapi adanya laporan pengaduan baru yang menargetkan dirinya, Ade Budi Brilliant menegaskan ketegasan yuridisnya:

​"Tindakan, ucapan, atau tulisan yang saya bacakan itu murni untuk kepentingan pembelaan atau menjalankan kuasa hukum klien, bukan atas motif pribadi atau niat buruk untuk menjatuhkan orang lain."

​Pernyataan ini menegaskan bahwa Ade Budi Brilliant terlindungi penuh oleh kewenangan dan hak imunitas advokat yang menjalankan mandat membela kepentingan klien berdasarkan surat kuasa dan pernyataan tertulis yang sah.

​3. Konfirmasi Penerimaan Surat Panggilan Polisi dan Kesiapan Menghadap

​Media Group RJS dan Ade Budi Brilliant, S.T., S.H. dengan ini mengonfirmasi bahwa pihak Ade Budi Brilliant telah menerima Surat Panggilan Polisi (Surat Permintaan Keterangan) dari Sat Reskrim Polresta Banyumas.

​Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan sikap sebagai berikut:

​1. Komitmen Kooperatif: Sebagai Advokat yang menjunjung tinggi profesionalisme dan ketaatan terhadap proses hukum yang berlaku (officium nobile), Ade Budi Brilliant menyatakan kesediaan dan kesiapannya untuk hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam surat panggilan tersebut.

​2. Klarifikasi Transparan: Kehadiran ini akan digunakan untuk memberikan keterangan hukum yang diperlukan secara jujur dan transparan, guna membantu pihak kepolisian Polresta Banyumas mengungkap fakta hukum yang sebenarnya dalam perkara ini, termasuk masalah legal standing oknum-oknum terkait.

​4. Sikap Independensi Media Group RJS

​Sebagai institusi media yang menjunjung tinggi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan kode etik jurnalistik, Media Group RJS memberikan dukungan penuh kepada Ade Budi Brilliant selaku Penasehat Media dan Hukum. Media Group RJS mengimbau publik dan sesama insan pers untuk:

​Bersikap objektif dan tidak memproduksi informasi atau menviralkan berita sebelum kebenarannya teruji secara materiil di muka hukum.

​Senantiasa cermat menguji legalitas kewenangan bertindak (legal standing) dalam setiap pelaporan atau pernyataan hukum, serta tidak terjebak dalam narasi penggiringan opini publik tanpa dasar fakta.

(Red/KRT)