Skandal Mega-Aset Kebondalem: Pernyataan Kajati Dicap "Ngawur & Menyesatkan Hukum," Ada Apa dengan Pemkab Banyumas? Harapan Baru di Bawah Kapolri Baru, Publik Desak Bareskrim Sikat Habis Pembiaran Pejabat!

 

​𝐏𝐮𝐫𝐰𝐨𝐤𝐞𝐫𝐭𝐨, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐜𝐨𝐦 – 3 November 2026 Pengusutan kasus dugaan pembiaran dan mega-korupsi aset kompleks Pertokoan Kebondalem, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, kian memanas dan berada di titik paling krusial. Pernyataan dan sikap perlawanan hukum yang sangat tajam dikeluarkan oleh kuasa hukum rakyat Banyumas yang juga pegiat antikorupsi, Advokat Ananto Widagdo, S.H., S.Pd.

​Langkah hukum luar biasa ini ditempuh demi menyelamatkan hak-hak masyarakat luas, di tengah tanda tanya besar publik: Ada apa dengan Pemkab Banyumas? Mengapa kasus yang merugikan keuangan daerah hingga ratusan miliar rupiah ini terkesan jalan di tempat, padahal seluruh prosedur dan koridor hukum resmi telah ditempuh?

​Klarifikasi Tegas Kuasa Hukum: "Kajati Melakukan Penyesatan Hukum"

​Berdasarkan konfirmasi langsung kepada Ananto Widagdo selaku kuasa hukum sekaligus pihak pelapor, dirinya secara terbuka mengecam keras pernyataan pihak Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang dinilai cacat hukum dan menyesatkan publik.  

​"Kajati melakukan penyesatan hukum kepada masyarakat! Belum pernah dihitung Kerugian Negara (KN) nya oleh BPK, tapi sudah berani press release menyatakan sudah tidak ada kerugian negaranya. Jadi kesimpulan saya adalah Kajati ngawur dan tidak ada dasar hukumnya!" tegas Ananto dengan nada tinggi.

  

​Sebagai pelapor yang memegang sah dokumen dan surat penghentian perkara tersebut, Ananto menegaskan bahwa dirinya telah melaporkan tindakan Kajati tersebut ke berbagai instansi penegak hukum berwenang. Menurutnya, segala bentuk penyerahan aset kepada pihak Bupati wajib dilandasi dasar hukum yang telak, yakni Berita Acara (BA) penyitaan barang bukti atas seluruh pengelolaan dan keuangan Kebondalem, mengingat bangunan fisik tersebut sejatinya telah sah menjadi milik Pemkab Banyumas sejak perjanjian awal.  

​Ada Apa dengan Pemkab Banyumas? Seluruh Koridor Hukum Telah Ditempuh

​Pertanyaan besar kini menghujam jajaran birokrasi Pemkab Banyumas. Berbagai upaya hukum konstitusional telah ditempuh oleh kuasa hukum dan elemen masyarakat secara transparan, mulai dari pelaporan resmi, koordinasi tingkat tinggi, hingga melayangkan surat terbuka langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

​Namun, publik dikejutkan dengan lambannya penindakan di daerah. Padahal, bupati sebelumnya telah menerima penyerahan aset dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ponco Hartanto, S.H., M.H., di Kantor Kejari Purwokerto pada 4 Maret 2025 silam. Jika Pemkab Banyumas berani menerima aset tersebut, mengapa hingga kini nyali para pejabat melempem untuk membersihkan para penghuni liar dan ilegal yang tidak pernah membayar sepeser pun ke kas daerah?

​"Di saat wilayah lain di Jawa Tengah kepala daerahnya sudah banyak yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan), mengapa kasus mega-aset Kebondalem yang bernilai ratusan miliar rupiah ini seolah-olah kebal hukum? Ada kekuatan apa di balik Pemkab Banyumas sehingga pembiaran ini terus dipelihara selama puluhan tahun?" kecam salah seorang aktivis warga Banyumas yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

​Harapan di Bawah Kepemimpinan Kapolri Baru: Sikat Habis Hukum yang Tumpul ke Bawah

​Di tengah kemandekan hukum di daerah yang dirasakan rakyat, momentum pergantian kepemimpinan di Korps Bhayangkara menjadi angin segar sekaligus secercah harapan besar bagi masyarakat Banyumas. Di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru, publik mendesak agar stigma hukum yang selama ini dinilai "tumpul ke atas dan tajam ke bawah" dapat segera dikikis habis, serta berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berkeadilan sebenarnya tanpa pandang bulu.

​Rakyat Banyumas menaruh kepercayaan penuh kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia di tingkat pusat untuk membuktikan komitmen pemberantasan korupsi yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil.

​Bukti Kuat di Bareskrim: Indikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

​Demi tegaknya keadilan yang bermartabat bagi rakyat Banyumas, seluruh langkah hukum telah dikawal ketat. Ananto bahkan telah berkoordinasi langsung dengan Wakil Kepala Koordinator Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Wakakortas Tipikor) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Arif Adiharsa, agar kasus ini disidik secara profesional.

​Sejumlah bukti autentik yang tidak terbantahkan telah dikantongi oleh penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri, meliputi:

​Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Aset Pertokoan Kebondalem oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

​Surat Sekda Banyumas Agus Nur Hadie Nomor 000.2.3.2/29/X/2025 tertanggal 16 Oktober 2025, yang secara telak mengonfirmasi bahwa kompleks ruko Kebondalem adalah aset mutlak milik Pemkab Banyumas.

​Salinan dokumen historis perjanjian antara Pemkab Banyumas dengan PB Bali CV tahun 1980 dan 1982, di mana dokumen aslinya hingga kini misterius dan raib entah ke mana.

​Di sisi lain, Kasubdit Tipikor Bareskrim Polri, Kombes Dr. Indarto, S.H., M.H., sebelumnya telah memastikan bahwa penyidik telah mengantongi indikasi kuat adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Di bawah kepemimpinan baru Polri saat ini, publik mendesak gebrakan nyata Bareskrim Polri untuk segera menaikkan status perkara ke tahap penyidikan, menyeret pihak-pihak yang terlibat, dan menetapkan tersangka demi mengembalikan marwah keadilan di Bumi Banyumas.

(Red/KRT)