Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) mengusulkan Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono untuk menjabat sebagai salah satu menteri di Kabinet Indonesia Kerja Jilid II kepada Presiden Joko Widodo.
JAKARTA - Usulan sudah diajukan oleh lembaga para Senator Indonesia itu sejak beberapa waktu lalu. Hal ini diungkapkan Ketua DPD-RI, La Nyala Mataliti, melalui Ketua Komite I, Fachrul Razi, MIP, Jumat (28/11/2020).
“Berkas usulan pengajuan Bapak Nono Sampono untuk menjabat sebagai salah satu menteri di Kabinet Indonesia Kerja Jilid II sudah kami kirimkan sejak beberapa bulan lalu,” ungkap Fachrul Razi yang merupakan Senator dari Aceh itu.
Fachrul juga menjelaskan bahwa Nono Sampono diharapkan untuk bisa mengisi kursi menteri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). “DPD-RI menilai bahwa Pak Nono Sampono cocok untuk menjabat sebagai Menteri KKP,” imbuh Fachrul singkat.
Merespon kondisi kekosongan jabatan Menteri KKP saat ini pasca mundurnya Edy Prabowo, sebagai dampak penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK, DPD-RI kembali menggaungkan usulannya agar Nono Sampono dapat dipertimbangkan Presiden untuk mengisi kursi menteri yang lowong tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa usai ditinggalkan Edy Prabowo, untuk sementara Menteri KKP dijabat secara ad-interim oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Nono Sampono yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dinilai sangat pantas untuk menjadi Menteri KKP. Setidaknya, lembaga tempat pria kelahiran Bangkalan itu berkiprah saat ini, DPD-RI, mendukung penuh untuk mengusung Nono Sampono menjadi Menteri KKP. “Kita, para anggota DPD-RI secara bulat mendukung Pak Nono Sampono untuk mengisi jabatan sebagai Menteri KKP,” kata Fachrul Razi.
DPD-RI menilai bahwa Nono Sampono merupakan figur yang tepat untuk jabatan Menteri KKP. Beberapa pertimbangan yang disampaikan antara lain bahwa putra blasteran Madura-Maluku itu berlatar belakang militer yang terkait dengan laut. “Sebagaimana diketahui, beliau adalah purnawirawan TNI Angkatan Laut. Nama lengkapnya Letnan Jenderal TNI Mar (Purn.) Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si. Selain di kemiliteran, Pak Nono Sampono juga pernah menjabat sebagai Kepala Basarnas Indonesia,” sambung Fachrul Razi.
Dari sisi keilmuan dan pengalaman terkait kelautan dan perikanan, Nono Sampono tidak perlu diragukan lagi. Pria yang sudah malang-melintang di pentas kepemimpinan nasional itu merupakan salah satu anggota DPD-RI dari Dapil Maluku yang produktif. Nono Sampono yang menjabat Komandan Paspampres (2001–2003) dan Gubernur Akademi Angkatan Laut (2003–2006) adalah salah satu pengusung ide pentingnya UU Khusus Daerah Kepulauan.
Pengalaman pribadi sejak kecil yang akrab dengan laut di wilayah Maluku, membuat Nono Sampono sangat familiar dengan persoalan kelautan. Ia yang pernah menjabat sebagai Komandan Korps Marinir (2006–2007) dapat dipastikan mampu membangun sinergi yang baik dan kuat antara KKP dengan TNI Angkatan Laut dan institusi serta lembaga terkait lainnya. “Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah suatu lembaga yang sangat penting, tidak hanya untuk menangani masalah sumber daya kelautannya, tetapi juga terkait keamanan dan kedaulatan negara kita atas wilayah perairan laut kita. Jadi sinergi dan koordinasi dengan berbagai lembaga yang terkait pengamanan laut, seperti TNI Angkatan Laut dan Bakamla, menjadi factor yang sangat penting dalam memilih pejabat Menteri KKP,” urai Fachrul Razi yang dikenal sebagai senator yang vokal ini.
Latar belakang kehidupan masa kecil dari keluarga ekonomi sulit memberikan suatu harapan bahwa Nono Sampono sangat paham tentang kesulitan yang dihadapi masyarakat nelayan, dan dipastikan akan mampu menciptakan berbagai sistem dan program yang effektif dan efisien dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia yang kehidupannya bergantung dari perikanan dan kelautan. “Penciptaan program-program produktif bagi masyarakat nelayan dan rakyat kita yang hidupnya bergantung dari laut merupakan suatu tantangan yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, terutama di masa pandemi Covid-19 dan ke depannya. Sosok Nono Sampono yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu di masa kecilnya dipandang akan mampu menangani semua ini,” tutup Fachrul Razi. (APL/Red)
***
MEDIA REALITA NEWS
***
[SALAH] FOTO-FOTO PEMBERONTAKAN ULAMA DAN SANTRI DI MADIUN
Status: False Context
Fakta:
Akun Twitter @arulbaex mengunggah enam foto yang digabung dalam kolase. Akun @arulbaex mengklaim bahwa keenam foto tersebut merupakan foto-foto pembantaian ulama dan santri di Madiun pada tahun 1948.
Berdasarkan pencarian gambar, ditemukan fakta bahwa foto-foto tersebut tidak berhubungan satu sama lain dan bukan merupakan foto pembantaian ulama dan santri.
Foto 1:
Foto yang diambil oleh Neal Ulevich pada tahun 1976 memenangkan Pulitzer pada tahun 1977. Seorang mahasiswa tergantung di taman Universitas Thammasat di Bangok. Ketika mahasiswa berdemonstrasi menentang mantan presiden militer tersebut, polisi menanggapi dengan kekerasan tersebut.
Foto 2:
Foto tersebut merupakan potret Divisi Siliwangi yang menangkap semua simpatisan PKI di Madiun. Sebelum adanya peristiwa G30S/PKI 1965, PKI itu sudah melakukan pemberontakan berdarah di Madiun 19 September 1948. Pemerintahan Soekarno menetapkan gerakan itu adalah bentuk pemberontakan terhadap NKRI. Maka tanpa tanggung-tanggung lagi Indonesia mengerahkan Divisi Siliwanginya untuk menggulung kekuatan PKI di Madiun dan sekitarnya.
Foto 3:
Foto tersebut merupakan kepala dari I Gede Puger setelah dimutilasi. Pada 16 Desember 1965 sejumlah anggota RPKAD menyeret I Gede Puger, salah satu donatur Central Daerah Besar (CBD) PKI Propinsi Bali yang ditembak di depan massa kemudian dimutilasi.
Foto 4:
Foto tersebut merupakan foto dari Kolonel Sarwo Edhie Prabowo yang telah berhasil menumpas PKI. Kemudian fotonya yang sedang dikerumuni massa dijadikan sampul buku yang berjudul “Sarwo Edhie dan Tragedi 1965”.
Foto 5:
Foto tersebut merupakan adegan dari film The Killing Fields yang menggambarkan cerita seorang jurnalis Amerika, Sydney Schanberg dan jurnalis asal Kamboja, Dith Pran yang meliput situasi di Kamboja dari awal masuknya Khmer Merah. Sampai akhirnya Sydney dipulangkan kembali ke negaranya, sedangkan Pran, sama seperti rakyat Kamboja lainnya, ia dipaksa untuk meninggalkan Pnom Penh dan tinggal di desa sebagai petani yang harus bekerja selama enam belas jam setiap harinya.
Foto 6:
Foto tersebut merupakan foto seorang simpatisan PKI yang sedang diinterogasi oleh TNI. Hal ini bermula ketika Musso seorang tokoh komunis Indonesia merencanakan untuk menguasai daerah yang strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk itu, Musso menculik dan membunuh tokoh-tokoh yang dianggap musuh serta mengadu domba kesatuan TNI. Foto tersebut merupakan foto seorang simpatisan PKI yang sedang diinterogasi oleh TNI.
Sehingga, klaim yang mengatakan foto-foto tersebut merupakan foto ulama dan santri yang dibantai adalah hoaks dengan kategori konten yang salah.
Selengkapnya dapat dilihat melalui link