JAKARTA - Presiden AS Joe Biden mencari banyak cara untuk mengumpulkan uang untuk agenda ekonomi, salah satunya mulai menyoroti dan bertekad untuk menindak kecurangan pajak.
Dilansir CNBC, Kepala Internal Revenue Service (IRS), Charles Rettig mengatakan, negara kehilangan sekitar satu triliun dolar setiap tahun terkait pajak yang belum dibayar. Pemerintah federal sangat yakin akan potensi pendapatan dari pajak yang jatuh tempo sehingga Gedung Putih akan memberikan dana tambahan USD 80 miliar pada IRS sebagai kekuatan baru untuk menindak para penghindar pajak, termasuk pemilik kripto.
“IRS sedang dalam bisnis mengumpulkan pendapatan. Secara historis, mereka menghabiskan USD 1 untuk semua jenis aktivitas penegakan hukum, untuk menghasilkan USD 5. Saya fikir aktivitas penegakan kripto bahkan lebih tinggi dari itu,” kata CPA dan kepala strategi pajak Shehan Chandrasekera, di situs CoinTracker.io.
Banyak orang yang sebenarnya melaporkan pendapatan mereka secara berlebihan, karena mereka bingung.
Terkait pajak, pada 2019, IRS untuk pertama kalinya secara eksplisit bertanya kepada pembayar pajak apakah mereka telah berurusan dengan mata uang kripto.
Pada 2020, IRS meningkatkan permainannya dengan memindahkan pertanyaan mata uang virtual, terkait pengembalian pajak penghasilan tahunan.
Meski demkian, masalah yang lebih besar menurut Shehan ialah banyak pelapor tidak tahu bagaimana menghitung keuntungan dan kerugian modal kripto.Jika masyarakat berdagang melalui perantara, biasanya akan mendapatkan Formulir 1099-B yang menjelaskan hasil transaksi untuk menyederhanakan proses pelaporan.
"Itu tidak terjadi di dunia kripto. Banyak pertukaran kripto tidak melaporkan informasi apa pun ke IRS," kata Shenan seperti dilansir oleh Tagar.
Sementara beberapa bursa kripto mulai mengeluarkan formulir pajak yang dikenal sebagai 1099-K. Dalam konteks kripto, formulir ini hanya melaporkan total nilai transaksi.
"Banyak orang yang sebenarnya melaporkan pendapatan mereka secara berlebihan, karena mereka bingung," ujar Shehan.
Akan tetapi, masalah terbesar yang mendorong ketidakpatuhan adalah kenyataan bahwa peraturan pajak seputar mata uang digital masih disusun, dan dalam keadaan fluktuatif yang konstan.
IRS memperlakukan mata uang virtual seperti bitcoin sebagai properti, artinya mereka dikenai pajak dengan cara yang mirip dengan saham atau properti nyata.
Jika Anda membeli satu bitcoin seharga USD 10.000 dan menjualnya seharga USD 50.000, Anda menghadapi keuntungan modal kena pajak sebesar USD 40.000. Meskipun konsep ini relatif sederhana, tidak selalu jelas apa yang dimaksud dengan nominal yang terkena pajak.
Apakah membeli dogecoin dengan bitcoin Anda merupakan peristiwa kena pajak? Membeli TV dengan dogecoin? Membeli NFT dengan eter? Semua hal di atas secara teknis dapat dikenakan pajak. ***