"𝐏𝐞𝐣𝐚𝐛𝐚𝐭 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐚𝐣𝐢 𝐑𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭, 𝐌𝐞𝐧𝐠𝐚𝐩𝐚 𝐀𝐝𝐚𝐛 𝐌𝐞𝐥𝐚𝐲𝐚𝐧𝐢 𝐊𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐤𝐚𝐫𝐚𝐭?"

 

𝐎𝐥𝐞𝐡: KRT. Ardhi Solehudin, SH., M.Kom.

(Aktivis Pers / Pemimpin Umum Media Realita News)

𝐏𝐔𝐑𝐁𝐀𝐋𝐈𝐍𝐆𝐆𝐀, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬.𝐜𝐨𝐦  – Di tengah arus modernisasi dan keterbukaan informasi, peran pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya menjadi mercusuar moralitas bagi masyarakat. Mereka adalah figur yang digaji oleh rakyat untuk melayani, bukan untuk dilayani—apalagi untuk bersikap jemawa. Namun, realita di lapangan seringkali menyuguhkan pemandangan yang kontras dan memprihatinkan.

Sebagai praktisi pers, saya melihat adanya pergeseran nilai yang sangat serius. Keteladanan yang dahulu menjadi fondasi kepemimpinan, kini kian luntur, berganti dengan pragmatisme dan arogansi kekuasaan.

𝑲𝒐𝒓𝒖𝒑𝒔𝒊: 𝑳𝒖𝒌𝒂 𝑴𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈𝒂 𝑲𝒆𝒑𝒆𝒓𝒄𝒂𝒚𝒂𝒂𝒏 𝑷𝒖𝒃𝒍𝒊𝒌

Kabar mengenai oknum pejabat yang terjaring operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah menjadi "menu rutin" yang menyesakkan dada. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak rakyat yang dirampas secara paksa. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan di bawah kitab suci.

Bagaimana mungkin seorang panutan sanggup mencederai kepercayaan publik demi syahwat memperkaya diri? Fenomena ini menunjukkan bahwa integritas kini menjadi barang mewah yang kian sulit ditemukan di lorong-lorong birokrasi kita.

𝑨𝒓𝒐𝒈𝒂𝒏𝒔𝒊 𝒅𝒂𝒏 𝑴𝒂𝒕𝒊𝒏𝒚𝒂 𝑬𝒕𝒊𝒌𝒂 𝑲𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒌𝒂𝒔𝒊

Seringkali, "penyakit" pejabat kita bukan hanya soal uang, tapi juga soal sikap. Banyak oknum pejabat yang masih memelihara watak feodal—sulit ditemui, enggan melayani, hingga mengidap penyakit arogansi komunikasi.

Sebagai contoh kecil namun fatal: mengabaikan salam. Secara etika dan moral—terutama di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai agama—menjawab salam adalah kewajiban sosial dan spiritual. Namun, di era digital ini, sering kita temui oknum pejabat yang bahkan enggan membalas salam melalui pesan singkat seperti WhatsApp.

"𝑾𝒂 𝒂𝒍𝒂𝒊𝒌𝒖𝒎 𝒔𝒂𝒍𝒂𝒎" mungkin hanya satu kalimat, namun di dalamnya terkandung doa dan penghormatan. Jika hal sekecil itu saja diabaikan, bagaimana masyarakat bisa berharap mereka akan merespons jeritan persoalan rakyat yang lebih besar?

​𝑺𝒆𝒏𝒕𝒊𝒍𝒂𝒏 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 "𝑷𝒂𝒓𝒂 𝑷𝒂𝒏𝒖𝒕𝒂𝒏"

Krisis keteladanan ini tidak boleh dibiarkan menjadi kewajaran. ASN dan Pejabat Publik harus sadar bahwa mereka adalah pelayan, bukan penguasa. Seragam yang mereka kenakan bukan tameng untuk bersikap sombong, melainkan beban tanggung jawab untuk memberi manfaat.

Jika moralitas telah hilang dan etika dianggap remeh, maka yang tersisa hanyalah birokrasi hampa tanpa jiwa. Kita tidak butuh pejabat yang hanya cerdas secara intelektual, tapi kita butuh mereka yang beradab dan memiliki kepekaan nurani.

Sudah saatnya kita kembali pada khitah: bahwa pemimpin adalah mereka yang paling depan dalam memberi contoh, bukan yang paling depan dalam melanggar aturan dan kode etik. Jangan sampai rakyat kehilangan sisa-sisa hormatnya hanya karena perilaku oknum yang merasa dirinya tak tersentuh.

Pena saya tidak akan berhenti menulis, selama keteladanan masih menjadi barang langka di negeri ini.(***) 

​