𝐏𝐔𝐑𝐁𝐀𝐋𝐈𝐍𝐆𝐆𝐀, mediarealitanews.com – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purbalingga menuai kritik tajam. Pemilik media sekaligus aktivis pers, KRT Ardhi Solehudin, SH, M.Kom, angkat bicara setelah menemukan fakta lapangan mengenai menu yang diberikan kepada siswa Sekolah Dasar (SD) di wilayah Purbalingga pada bulan suci Ramadhan ini, Selasa (24/2/2026).
𝐌𝐞𝐧𝐮 𝐉𝐚𝐮𝐡 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐆𝐢𝐳𝐢
Berdasarkan temuan langsung dan laporan yang dihimpun, menu yang diterima siswa di salah satu SD di Purbalingga jauh dari ekspektasi "bergizi". Siswa terpantau menerima paket berisi roti, gorengan tahu, telur puyuh, gorengan dengan saos sambal, serta tiga butir kurma.
Temuan ini memicu tanda tanya besar mengenai standar operasional dan pengawasan program di tingkat daerah. Menu gorengan dan penggunaan saos sambal dinilai sangat tidak layak diberikan kepada anak-anak sekolah sebagai representasi "Makan Bergizi Gratis" yang dicanangkan pemerintah pusat.
"Sangat miris melihat apa yang diberikan kepada anak-anak penerus bangsa ini. Apakah gorengan dan saos sambal masuk dalam kriteria standar gizi yang dianjurkan pemerintah pusat? Kita bicara tentang masa depan generasi emas, bukan sekadar menggugurkan kewajiban pembagian makanan," tegas KRT Ardhi Solehudin dengan nada kecewa.
𝐌𝐞𝐧𝐚𝐠𝐢𝐡 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬 𝐀𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐊𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧
Sebagai fungsi kontrol sosial, KRT Ardhi mendesak aparat dan instansi yang berkompeten dalam pengawasan program MBG di Kabupaten Purbalingga untuk tidak hanya duduk di balik meja. Ia meminta tim pemantau turun langsung ke sekolah-sekolah guna memastikan kualitas asupan yang diterima siswa.
"Kami menghimbau kepada dinas terkait dan aparat berwenang untuk tanggap. Jangan sampai anggaran besar yang dikucurkan negara justru dikelola tanpa pengawasan ketat, sehingga menu yang sampai ke tangan siswa hanyalah makanan seadanya yang diragukan nilai gizinya," tambahnya.
𝐏𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐠𝐣𝐚𝐰𝐚𝐛𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐊𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬
KRT Ardhi mempertanyakan apakah menu tersebut sudah melalui verifikasi ahli gizi atau hanya berdasarkan kemudahan penyediaan semata. Program MBG seharusnya menjadi solusi bagi perbaikan gizi nasional, bukan justru menjadi ajang formalitas yang merugikan kesehatan siswa.
"Rakyat perlu tahu, apakah layak anggaran MBG dialokasikan untuk menu seperti itu? Kami akan terus memantau dan mengawal distribusi ini agar program mulia dari pemerintah pusat tidak dicoreng oleh kualitas rendah di tingkat daerah," tutup KRT Ardhi.(*)
(𝐑𝐞𝐝)
