𝐁𝐀𝐍𝐘𝐔𝐌𝐀𝐒 𝐁𝐄𝐑𝐆𝐄𝐑𝐀𝐊! 𝐇-𝟑 "𝐀𝐤𝐬𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐚𝐦𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐧𝐲𝐮𝐦𝐚𝐬", 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐟𝐭𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐥𝐮𝐝𝐚𝐤: 𝐑𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐤𝐢𝐭 𝐋𝐚𝐰𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐮𝐚𝐬𝐚 "𝐊𝐚𝐫𝐞𝐩𝐞 𝐃𝐞𝐰𝐞𝐤"

​𝐁𝐀𝐍𝐘𝐔𝐌𝐀𝐒, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐜𝐨𝐦 — Tiga hari menjelang Hari H, gelombang kemarahan rakyat Banyumas tidak mampu lagi terbendung. Alih-alih sepi, posko pendaftaran "Aksi Selamatkan Banyumas" justru disesaki oleh lautan warga yang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk turun ke jalan. Fenomena ini menjadi tamparan keras sekaligus peringatan telak bahwa kesabaran masyarakat Banyumas telah habis akibat tata kelola pemerintahan yang dinilai sewenang-wenang dan mengabaikan nasib rakyat kecil.  

​Aksi akbar rakyat yang mengusung mosi tidak percaya dengan seruan "𝐁𝐚𝐧𝐲𝐮𝐦𝐚𝐬 𝐖𝐚𝐫𝐚𝐬!! 𝐀𝐤𝐬𝐢 𝐑𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐁𝐚𝐧𝐲𝐮𝐦𝐚𝐬!!! 𝐖𝐚𝐧𝐢" ini akan diselenggarakan secara massal pada:

​Hari/Tanggal: Rabu, 28 Oktober 2026  

​Waktu: Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai  

​Titik Kumpul: Depan Menara Teratai, Purwokerto, Banyumas  

​Suara-suara bernada geram menggema dari posko perjuangan. Sejumlah warga dengan tegas mendesak agar Bupati/Banyumas segera siuman, membuka mata lebar-lebar, dan berhenti menjalankan pemerintahan dengan gaya absolut seolah-olah menggunakan aturan sendiri ("pake karepe dewek").  

​"Ingat! Bupati itu bukan penguasa feodal. Anda digaji dari uang rakyat dan dipilih untuk mengabdi kepada rakyat, bukan untuk menyengsarakan dan menginjak-injak hak dasar masyarakat Banyumas!" teriak perwakilan warga di posko.

  

​𝐄𝐌𝐏𝐀𝐓 𝐃𝐎𝐒𝐀 𝐁𝐄𝐒𝐀𝐑 𝐏𝐄𝐌𝐊𝐀𝐁 𝐁𝐀𝐍𝐘𝐔𝐌𝐀𝐒: Bongkar Tuntas!

​Aksi besar-besaran pada 28 Oktober 2026 ini bukan tanpa alasan. Rakyat Banyumas menuntut transparansi total serta pertanggungjawaban hukum atas empat skandal dan persoalan krusial yang selama ini dibiarkan mangkrak dan merugikan publik:  

​Aktifkan Kembali UHC (BPJS PBI): Cabut kebijakan keji yang memutus akses kesehatan gratis bagi warga miskin! Hak atas kesehatan adalah hak konstitusional, bukan barang mainan.  

​Usut Tuntas Kasus Aset Kebondalem: Bongkar aliran gelap dan carut-marut pengelolaan aset strategis daerah yang diduga kuat merugikan keuangan rakyat Banyumas.  

​Audit Total Kebijakan Parkir: Hentikan pungutan-pungutan liar dan sistem pengelolaan parkir yang tidak jelas juntrungannya serta hanya membebani kantong rakyat.  

​Skandal Mangkraknya Masjid Seribu Bulan: Proyek mercusuar kebanggaan umat yang terbengkalai—Dana Dikemanakan?! Publik menuntut audit investigatif dan transparansi anggaran secara transparan tanpa ada yang ditutupi.  

​𝐏𝐄𝐑𝐈𝐍𝐆𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐊𝐄𝐑𝐀𝐒 𝐊𝐔𝐀𝐒𝐀 𝐇𝐔𝐊𝐔𝐌: Bupati Wajib Hadir di Tengah Massa!

​Selaku Kuasa Hukum Warga dan Rakyat Banyumas, Ananto Widagdo, S.H., S.Pd., menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kedaulatan rakyat yang dijamin penuh oleh undang-undang untuk melawan ketidakadilan struktural yang dilakukan oleh Pemkab Banyumas.  

​Pihaknya mengeluarkan ultimatum tegas kepada Bupati Banyumas untuk tidak lari atau bersembunyi di balik tembok kantor saat rakyatnya datang menagih janji dan keadilan.  

​"Kami menuntut secara mutlak agar Bupati Banyumas berani keluar dari zona nyaman, berdiri di hadapan massa aksi, mendengarkan jeritan rakyatnya, dan memberikan jawaban serta solusi nyata, bukan sekadar janji manis kosong!" tegas Ananto Widagdo.

  

​Tidak hanya berhenti di tingkat daerah, kuasa hukum bersama rakyat Banyumas juga menyerukan kepada seluruh aparat penegak hukum—dari tingkat bawah hingga Bapak Presiden Republik Indonesia—untuk turun tangan menyelidiki berbagai dugaan borok dan kasus di Pemkab Banyumas. Rakyat yang teraniaya ini menuntut keadilan ditegakkan setegak-tegaknya di Bumi Banyumas.  

​𝐁𝐚𝐧𝐲𝐮𝐦𝐚𝐬 𝐡𝐚𝐫𝐮𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐥𝐚𝐦𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧! 𝐁𝐚𝐧𝐲𝐮𝐦𝐚𝐬 𝐡𝐚𝐫𝐮𝐬 𝐰𝐚𝐫𝐚𝐬! 𝐖𝐚𝐧𝐢!  

(Red/TIM)