𝐏𝐄𝐌𝐀𝐋𝐀𝐍𝐆,𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐜𝐨𝐦 — 19 Oktober 2026 Pembangunan damprit atau saluran pengairan sawah di Dusun Kubang, Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, menuai sorotan setelah seorang warga berinisial TN mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan maupun sosialisasi terkait pembangunan tersebut.
TN menyampaikan keberatan karena posisi sawah miliknya berada lebih rendah dari saluran yang dibangun. Ia khawatir kondisi tersebut berpotensi memicu genangan atau banjir saat musim hujan. Menurut pengakuannya, keberatan tersebut tidak mendapat tanggapan yang memadai.
Saat turun ke lokasi pada 19 Oktober 2026, awak media mendapati pekerjaan pembangunan saluran berlangsung tanpa papan informasi yang terlihat. Seorang pekerja mengaku tidak mengetahui detail sumber anggaran maupun pelaksana kegiatan, serta menyebut papan informasi memang tidak pernah dipasang sejak awal pekerjaan.
Awak media berupaya menemui Imron, yang menurut informasi merupakan penanggung jawab kegiatan sekaligus ketua kelompok tani, tetapi tidak berhasil bertemu. Upaya konfirmasi kemudian dilakukan kepada Saleh, PPL pertanian Kecamatan Warungpring, melalui WhatsApp.
Saleh menyatakan bahwa Kecamatan Warungpring tidak memperoleh program kegiatan penampungan air atau embung dan menyarankan agar informasi lebih terperinci ditanyakan kepada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Pemalang.
Terkait papan informasi yang tidak terpasang, Saleh menyampaikan bahwa menurut Imron, papan tersebut terbakar. Sementara mengenai tidak adanya sosialisasi, ia beralasan kemampuan kelompok terbatas dan tidak mungkin menjangkau seluruh warga.
Pernyataan tersebut justru menyisakan pertanyaan mendasar: siapa pelaksana kegiatan, dari mana sumber anggarannya, mengapa informasi pekerjaan tidak tersedia sejak awal, dan apakah warga yang berpotensi terdampak telah dilibatkan?
Terlebih, TN mengaku sawahnya berada tepat di samping lokasi pembangunan. Kekhawatirannya patut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis, bukan sekadar dianggap sebagai persoalan kurangnya informasi.
REALITA JAYA SAKTI meminta Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Pemalang, pihak pelaksana, serta pengurus kelompok tani memberikan klarifikasi terbuka mengenai status kegiatan, dokumen anggaran, pelaksanaan pekerjaan, dan mekanisme sosialisasi kepada warga.
Pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan petani harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai pembangunan yang seharusnya membawa manfaat justru menyisakan keresahan akibat minimnya informasi dan tidak jelasnya pihak yang bertanggung jawab.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
REALITA JAYA SAKTI — Mengawal transparansi, menguji fakta, dan menyuarakan kepentingan masyarakat.
