SUMEDANG - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) UMKM melalui Koperasi Pasar Wado diduga jadi ladang cari keuntungan mencapai ratusan juta rupiah untuk modal kampanye Pilkades. Hal itu disampaikan Ketua DPK Sumedang Lidik Krimsus RI (Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia) Mayor (Purn) Hermawan Kamis (28/10/2021).
Menurut dia, program PTSL UMKM Kopas Wado mendapatkan 500 bidang, biaya yang dibebankan kepada masyarakat di atas ketentuan SKB tiga menteri yang seharusnya Rp 150.000 per bidang.
"Di masyarakat besarnya biaya bervariasi antara Rp 700 Ribu sampai Rp 1,5 Juta, bahkan ada yang membayar sampai Rp.4,5 Juta per bidang. Hal ini jelas menyalahi aturan," ungkap Hermawan.
"Sangat disayangkan bila program PTSL ini dimanfaatkan oleh oknum sebagai ajang bisnis padahal jelas program PTSL UMKM ini diberikan untuk membantu masyarakat anggota Kopas Wado Sumedang, yang merupakan fokus Pemerintah dengan tujuan agar ada peningkatan Sumber Daya Manusia. Perlu diketahui bahwa program PTSL UMKM tidak akan kembali ke daerah yang sudah mendapatkan program PTSL UMKM. Jadi sangat disayangkan kesempatan program PTSL UMKM ini malah menjadikan suatu permasalahan didaerah yang mendapat kesempatan. Akan kita bawa temuan hasil Investigasi Lidik Krimsus RI ke Kejaksaan melalui Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP) atau ke Instansi Kepolisian Daerah (Polda Jabar)" pungkas Hermawan.
Sementara Kasi Penanaman Modal Asep Suswendi di ruang kerjanya, Jumat (29/10/2021) menjelaskan bahwa PTSL Lintor biayanya mengacu pada SKB tiga menteri mengingat tujuan dari PTSL UMKM ini untuk membantu pelaku UMKM dalam permodalan, diharapkan setelah Sertifikat jadi bisa dijadikan agunan pinjaman modal.
Sementara menurut keterangan dari pihak Panitia dengan inisial WM yang juga sebagai tim yang menjalankan program PTSL UMKM Kopas Wado menyampaikan, dari setiap bidang yang tersebar di beberapa Desa. WM mengaku menyetor ke Kopas Wado 700 Ribu sebagai keuntungan dari penyelenggaraan program ini.***