Jakarta, Media Realita News - Azmi Hidzaqi Kordinator LAKSI (Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia) menyebutkan dalam siaran persnya, bahwa kelompok NII ingin menggulingkan pemerintahan yang sah bila NKRI dalam keadaan kacau (chaos). Mereka juga melakukan berbagai persiapan serangan teror secara rutin.
Penyidik Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyita dokumen serta senjata tajam jenis golok dari kelompok teroris Negara Islam Indonesia (NII). Sejumlah barang bukti yang ditemukan Polri dalam bentuk dokumen tertulis menunjukkan bahwa jaringan NII di Sumatra Barat memiliki visi-misi yang sama persis dengan NII Kartosuwiryo, yakni mengganti ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia saat ini dengan syariat Islam, sistem khilafah dan hukum Islam.
Polisi menyebut kelompok NII hendak melengserkan pemerintahan saat ini yang berdaulat sebelum tahun Pemilu 2024.
Merujuk data yang telah disampaikan oleh Polri, masyarakat diminta waspada dengan ajakan dan hasutan dari kelompok NII yang disinyalir terus menggalang kekuatan.
Azmi Hidzaqi Kordinator LAKSI (Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia mengapresiasi kinerja Polri, BNPT dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti teror Polri yang telah berhasil mengungkap dan menangkap petinggi organisasi terlarang Negara Islam Indonesia (NII) menangkap terduga teroris dari kelompok NII di beberapa wilayah di antaranya Sumbar, Jawa Timur, Jawa Barat dan Tangsel.
"Ancaman teroris sangat berbahaya dan dapat merugikan negara. Polri harus mengejar dan menangkap jaringan teroris sampai ke akarnya. Kerja keras BNPT dan Densus 88 dalam mengungkap jaringan NII perlu diapresiasi dan didukung seluruh masyarakat," katanya.
Ia berharap Polri jangan sampai kalah dan lengah terhadap teroris yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19.
"Jangan sampai situasi Covid-19 ini menjadi kesempatan jaringan teroris merencanakan aksi, pelatihan dan perekrutan anggota. Kami juga mendorong Polri terus mencari pihak-pihak yang hendak merongrong kewibawaan Pancasila dan NKRI. Kami dukung kinerja BNPT dan Densus 88 untuk terus mencari mereka yang hendak merongrong kewibawaan Pancasila dan NKRI," katanya.
LAKSI juga mendukung pernyataan Presiden Jokowi agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta seluruh kementerian /lembaga mampu menangani modus-modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan bagi terorisme.
Diharapkan Polri dan PPATK jeli dan mampu bergerak cepat, memiliki kemampuan, serta perangkat untuk menangani modus-modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.