SEMARANG,mediarealitanews com - 8 AGUSTUS 2026 Maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mencuatnya berbagai dugaan penyelewengan anggaran pembangunan daerah di Jawa Tengah mendapat sorotan tajam dari kalangan kontrol sosial dan insan pers nasional.
KRT Ardhi Solehudin, SH, M.Kom, selaku Pemilik Media Group Realita Jaya Sakti, Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jawa Tengah, sekaligus Dewan Pembina Aliansi Kajian Jurnalis Independen Indonesia (AKJII), menegaskan komitmennya untuk terus mengawal transparansi anggaran negara serta membongkar segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat.
"Fungsi kontrol sosial adalah benteng terakhir publik. Kami hadir untuk mengawasi proses hukum agar KPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tuntas setiap kasus korupsi di Jawa Tengah hingga ke akar-akarnya, tanpa tebang pilih dan tanpa pandang bulu," tegas KRT Ardhi Solehudin dalam keterangannya di Semarang (08/08).
Soroti Proyek Mangkrak dan Dampak Korupsi Rakyat
Menurut KRT Ardhi, praktik korupsi—baik dalam proyek pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, hingga dana bantuan sosial—dampak langsungnya dirasakan oleh masyarakat luas. Banyak proyek daerah yang akhirnya mangkrak atau berkualitas buruk akibat alokasi anggaran yang digerogoti oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Oleh karena itu, insan pers dan elemen masyarakat sipil di Jawa Tengah dipandang perlu untuk terus aktif memantau implementasi kebijakan publik serta realisasi anggaran pembangunan daerah.
Menjaga Objektivitas Hukum, Bukan Alat Politik
Di sisi lain, KRT Ardhi mengimbau agar arus informasi dan pemberitaan media tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan, akurasi, dan objektivitas hukum. Media massa dilarang keras berpihak atau dimanfaatkan sebagai alat propaganda politik praktis.
"Pemberitaan kami murni berbasis fakta dan hukum demi kepentingan publik. Hukum harus ditegakkan secara murni sebagai panglima, bukan dijadikan instrumen untuk menjatuhkan lawan politik atau kepentingan fraksi tertentu," pungkasnya.
Dengan adanya dorongan ini, PPWI Jawa Tengah dan AKJII mengajak seluruh lapisan masyarakat serta insan pers untuk tidak ragu menyuarakan kebenaran, mengawal integritas para pejabat publik, dan mendukung penegakan hukum demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih di Jawa Tengah.
(Red/KRT)
.jpg)
