SEMARANG, mediarealitanews com -- 14 Agustus 2026 Gelombang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang belakangan ini menjerat sejumlah pejabat dan kepala daerah di Jawa Tengah menjadi bukti nyata betapa parahnya krisis integritas di lingkungan pemangku amanah publik. Rentetan penangkapan ini kian mempertegas fungsi media dan jurnalisme warga sebagai kontrol sosial dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Menanggapi situasi yang kian mengkhawatirkan ini, Pemilik Media Group Realita Jaya Sakti yang juga Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jawa Tengah sekaligus Pengamat Integritas Publik, menyampaikan pernyataan tegas terkait arah penegakan hukum di Jawa Tengah.
"Maraknya pejabat publik di Jawa Tengah yang terjaring OTT akhir-akhir ini bukan lagi sekadar alarm biasa, melainkan bukti sah bahwa integritas kepemimpinan kita sedang mengalami degradasi serius," tegasnya dalam keterangan resmi di Semarang (14/8/2026).
Pertanyakan Kasus Mangkrak dan Penegakan Hukum "Tebang Pilih"
Selain sorotan pada kasus-kasus yang terjaring OTT, PPWI Jawa Tengah juga melayangkan kritik keras terhadap masih banyaknya penanganan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hukum lama yang berstatus "mangkrak" atau berhenti di tempat tanpa kejelasan status hukum.
Pihaknya menilai, situasi ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: "Ada apa dengan penegakan hukum kita?"
Beberapa poin krusial yang ditekankan antara lain:
Tebang Pilih Penegakan Hukum: Pihak berwenang dan Aparat Penegak Hukum (APH) didesak untuk bertindak adil dan tidak pandang bulu dalam memproses setiap perkara. Penagakan hukum tidak boleh hanya tajam pada kasus-kasus tertentu atau saat ada OTT saja, melainkan harus menyentuh seluruh skandal yang belum tuntas.
Kejelasan Kasus Mangkrak: Penanganan perkara yang berhenti di tengah jalan tanpa transparansi dinilai merusak rasa keadilan masyarakat dan memperkuat persepsi adanya budaya impunitas bagi pihak bersenjata kekuasaan.
Transparansi Proses Hukum: Penegak hukum diminta untuk memberikan update secara terbuka kepada publik terkait perkembangan perkara-perkara yang terkesan mengendap.
Akar Penyakit Sistemik dan Solusi Mendesak
Berdasarkan analisis sosial dan integritas publik, maraknya OTT serta pembiaran kasus mangkrak berakar dari beberapa faktor:
Lemahnya Komitmen Penegakan Sanksi: Pengawasan internal yang tidak tegas membuat praktik transaksional terus berulang.
Budaya Kekebalan Hukum: Persepsi bahwa posisi atau relasi politik tertentu bisa membuat seseorang kebal dari jerat hukum.
Penyalahgunaan Wewenang: Dominasi orientasi jabatan sebagai sarana pengayaan diri alih-alih pengabdian kepada rakyat.
Desakan Sikap Resmi
Sebagai langkah nyata perbaikan, PPWI Jawa Tengah bersama seluruh jejaring media kontrol sosial mendesak:
Pembersihan Total: Menuntaskan seluruh berkas kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Jawa Tengah tanpa ada diskriminasi hukum.
Integritas APH: Memastikan institusi penegak hukum bekerja secara independen, objektif, dan terbebas dari intervensi politik manapun.
Pengawasan Partisipatif: Mengajak insan pers, jurnalis warga, dan masyarakat luas untuk terus mengawal dan menyuarakan janggalnya penanganan kasus yang mangkrak.
"Keadilan tidak akan pernah tegak jika hukum masih digunakan secara tebang pilih. Kami dari jajaran pers dan pengamat integritas publik akan terus berdiri di barisan terdepan untuk mengawal kasus-kasus ini hingga tuntas demi kepentingan masyarakat luas," pungkasnya.
(Red/KRT)
.jpg)
