𝐁𝐀𝐍𝐘𝐔𝐌𝐀𝐒, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬.𝐜𝐨𝐦 — 14 Oktober 2026 Ketegangan sosial memuncak di Kabupaten Banyumas setelah kebijakan anggaran pemerintah daerah menuai kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat. Surat kabar Suara Banyumas edisi Rabu, 12 Oktober 2026, membongkar skandal kebijakan yang dinilai mengorbankan hak dasar kesehatan warga demi memuluskan ambisi proyek transportasi daerah.
Berikut adalah poin-poin ketajaman investigasi dan tuntutan rakyat dalam pusaran konflik kebijakan ini:
130.000 Jiwa Korban Pemangkasan UHC PBI: Sebanyak
130.000 warga miskin dan rentan di Banyumas mendapati status Universal Health Coverage (UHC) Penerima Bantuan Iuran (PBI) mereka dinonaktifkan secara sepihak oleh pemerintah. Kebijakan ini langsung melumpuhkan akses pengobatan gratis bagi masyarakat bawah.
Pengalihan Anggaran Demi Trans Banyumas: Publik murka karena anggaran vital untuk jaminan kesehatan rakyat justru dikorbankan demi mendanai dan memprioritaskan proyek fisik Trans Banyumas. Rakyat menilai Bupati menjadikan kesehatan masyarakat sebagai komoditas politik untuk proyek mercusuar.
Paksaan Migrasi ke BPJS Mandiri dan Indikasi Manipulasi Data: Warga yang dicoret dari daftar PBI dipaksa untuk beralih ke BPJS Mandiri, sebuah langkah memberatkan yang mengabaikan kemampuan finansial rakyat. Pemda juga disorot tajam atas dugaan manipulasi data UHC yang tidak akurat agar pemangkasan anggaran terlihat sah secara administratif.
Skandal Ganda Kasus Ruko Kebondalem: Di tengah penderitaan sektor kesehatan, Pemda Banyumas turut digoyang skandal Ruko Kebondalem. Alih-alih menegakkan aturan demi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemda justru dituding melonggarkan ketentuan bagi Aparatur Pendapatan Daerah (APRD). Ironisnya, alasan klasik "anggaran daerah tidak memadai" selalu digaungkan, namun proyek-proyek kesukaan penguasa tetap berjalan mulus.
Dengan membawa spanduk bernada protes seperti "Kesehatan Bukan Untuk Ditabung, Tapi Untuk Dijaga!" dan "Rakyat Banyumas Menuntut Keadilan!", massa mendesak agar rezim kepemimpinan Bupati segera mengembalikan hak jaminan kesehatan 130.000 warga tanpa syarat dan menghentikan politisasi anggaran publik.
(Red/KRT)
