𝐏𝐔𝐑𝐖𝐎𝐊𝐄𝐑𝐓𝐎, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐜𝐨𝐦 - 13 November 2026 Bupati Banyumas periode 2025–2030, Ir. Sadewo Tri Lastiono, resmi dilaporkan ke Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Cq. Kepala Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri di Jakarta atas dugaan tindak pidana pembiaran aset daerah yang merugikan keuangan negara.
Laporan bernomor 20/AD.Kakortas.RI-Kbndlm/XI/AW/2026 tertanggal 12 November 2026 tersebut dilayangkan oleh advokat sekaligus masyarakat Banyumas yang peduli terhadap daerah, Ananto Widagdo, S.H., S.Pd. Langkah hukum ini diambil menyusul stagnannya tata kelola aset Komplek Pertokoan Kebondalem, Purwokerto, pasca-penyerahan resmi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Aset Sudah Diserahkan Kejati, Namun Dibiarkan Mandek
Perkara ini bermula dari penyelidikan Kejati Jawa Tengah sejak Oktober 2024 terkait dugaan korupsi pengelolaan aset Pemkab Banyumas oleh PT. Graha Cipta Guna (GCG). Pada 4 Maret 2025, Kepala Kejati Jateng Dr. Ponco Hartanto, S.H., M.H., telah menyerahkan aset Kebondalem secara sah kepada Bupati Banyumas di Kejaksaan Negeri Purwokerto, meliputi:
103 unit ruko beserta rumah tinggal di atasnya.
Lahan Taman Hiburan Rakyat (THR) seluas 9.105 m² yang hingga kini terbengkalai dan mangkrak.
Namun, lebih dari satu setengah tahun setelah penyerahan aset, Pemerintah Kabupaten Banyumas dinilai tidak memiliki keberanian melakukan langkah penataan dan tata kelola yang transparan.
Sentilan Keras: "Pemkab Banyumas Tidak Miskin, Usir Penghuni Ilegal!"
Geram dengan sikap abai kepala daerah yang seolah tidak peduli dengan nasib rakyatnya di tengah narasi keuangan daerah yang lesu, Ananto Widagdo melayangkan kritik tajam. Sebagai warga sekaligus kuasa hukum yang memperjuangkan hak masyarakat Banyumas, ia menegaskan bahwa alasan defisit yang kerap dilontarkan para pejabat hanyalah dalih atas lemahnya kepemimpinan.
"Sebetulnya Pemkab Banyumas tidak miskin seperti yang dikatakan pejabat-pejabat dan bupatinya yang berlindung di balik alasan sedang defisit. Asalkan bupati serius dan berani bertanggung jawab untuk mengelola aset besar di tengah kota Purwokerto yang nilainya ratusan miliar sebagai PAD, kas daerah pasti mencukupi," tegas Ananto Widagdo.
Ananto juga mendesak Pemkab Banyumas untuk bersikap tegas tanpa kompromi terhadap pihak-pihak yang menikmati aset negara secara melawan hukum.
"Usir itu seluruh penghuni ilegal yang tidak membayar sepeser pun kepada Pemkab Banyumas! Segera kuasai, lalu kelola dengan baik dan transparan," pungkasnya.
Kerugian Negara Mencapai Ratusan Miliar Rupiah
Akibat pembiaran ini, kas daerah Kabupaten Banyumas terancam tidak menerima pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga tahun 2047 dan 2049. Hal ini terjadi karena para penyewa masih berlindung di bawah kontrak sewa jangka panjang (30 tahun, sejak 2017 dan 2019) dengan pihak terlapor sebelumnya (PT. GCG). Ironisnya lagi, banyak penyewa lama yang malah memperjualbelikan atau mengontrakkan kembali ruko tersebut kepada pihak lain.
Dari kalkulasi ekonomi, nilai sewa yang dipatok PT. GCG hanya sebesar Rp50.000.000 per tahun, padahal harga pasaran ruko di pusat Kota Purwokerto saat ini mencapai Rp150.000.000 hingga Rp200.000.000 per unit per tahun. Pembiaran ini mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
Di sisi lain, mekanisme penyewaan yang dikelola Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banyumas dinilai berbelit-belit dan lamban, sehingga kian mencekik pelaku usaha lokal yang ingin memanfaatkan aset tersebut.
Tiga Kali Teguran Hukum Diabaikan
Sebelum membawa kasus ini ke tingkat pusat, pelapor telah melayangkan tiga kali surat teguran hukum resmi kepada Bupati Banyumas masing-masing pada 28 Agustus 2025, 8 September 2025, dan 19 September 2025, namun seluruhnya tidak diindahkan.
Atas dugaan pembiaran dan penyalahgunaan wewenang tersebut, Bupati Banyumas dilaporkan dengan sangkaan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara minimal 1 hingga 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Pelapor turut menyerahkan lima bundel alat bukti pendukung, termasuk Berita Acara Penyerahan Aset dari Kejati Jateng serta arsip surat teguran hukum.
(Red/KRT)
