CILACAP, mediarelitanews com — Duka mendalam keluarga almarhum Maryono alias Karyanto kembali diuji dengan tindakan yang dinilai tidak beretika dan melanggar prinsip keadilan. Ahli waris mengecam keras langkah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Majenang bersama KPKNL Purwokerto yang mengeksekusi lelang tanah dan bangunan agunan debitur (SHM No. 60 Luas 1.945 m² di Desa Sidaurip, Gandrungmangu) dengan nilai limit hanya Rp 750 juta — padahal estimasi wajar nilai pasar agunan tersebut ditaksir mencapai Rp 2,6 miliar.
Almarhum semasa hidupnya dikenal sebagai debitur kooperatif. Mengambil fasilitas pinjaman rekening koran dengan agunan awal pokok Rp 1,6 miliar, almarhum tercatat lancar mengangsur selama bertahun-tahun dan telah mencicil pokok pinjaman hingga Rp 160 juta. Namun, sejak almarhum meninggal dunia pada 20 November 2023, pembayaran bunga terhenti secara alamiah akibat ketiadaan almarhum sebagai penanggung utama usaha.
Kejanggalan Administratif dan Keterlambatan Surat Pemberitahuan
Pihak keluarga menemukan kejanggalan administratif yang merugikan hak jawab mereka. Surat Pemberitahuan Hasil Lelang dari BRI Kantor Cabang Majenang tertulis dikeluarkan pada 4 November 2026 (Nomor: B.2903-KC-VII/ADK/11/2026), namun surat tersebut baru sampai di rumah debitur/ahli waris pada tanggal 8 November 2026.
Ironisnya, dalam surat tersebut pihak bank mendesak agar pengosongan objek agunan dilakukan secara sukarela dalam waktu 7 hari kalender terhitung sejak tanggal surat (4 November 2026). Dengan sampainya surat pada 8 November 2026, sisa waktu yang diberikan kepada keluarga praktis tinggal beberapa hari saja, yang dinilai sebagai bentuk kesengajaan mempersempit ruang bagi ahli waris untuk melakukan upaya pembelaan atau komunikasi.
POIN PELANGGARAN & PERTANYAAN KRUSIAL
1. Sengaja Mempersempit Ruang Waktu (Keterlambatan Pengiriman Surat):
Surat diterbitkan tertanggal 4 November 2026 tetapi baru diterima keluarga di rumah pada 8 November 2026, sementara tenggat pengosongan 7 hari dihitung sejak tanggal surat. Hal ini mencederai asas keterbukaan informasi dan patut diduga sebagai siasat administratif untuk menekan psikologis ahli waris.
2. Abaikan Perlindungan Asuransi Jiwa Kredit (AJK):
Debitur utama telah meninggal dunia (berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3301-KM-29112023-0028). Seharusnya fasilitas kredit dilindungi klaim asuransi jiwa, bukan langsung dieksekusi sepihak dengan membebankan kendala pasca-wafat kepada keluarga yang ditinggalkan.
3. Obral Agunan (Under Valuation) Jauh di Bawah Harga Pasar:
Agunan seluas 1.945 m² dengan nilai pasar riil mencapai Rp 2,6 miliar hanya dipatok harga limit lelang Rp 750 juta, sangat merugikan hak finansial ahli waris.
4. Pengosongan Paksa Tanpa Penetapan Pengadilan:
Tuntutan pengosongan fisik rumah tempat tinggal tanpa melalui Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri merupakan tindakan di luar koridor hukum yang sah.
TUNTUTAN DAN LANGKAH HUKUM AHLI WARIS
Atas tindakan yang dinilai represif dan tidak manusiawi ini, ahli waris almarhum Maryono menegaskan sikap:
Mengajukan
Gugatan Pembatalan Lelang dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri setempat terhadap BRI Cabang Majenang dan KPKNL Purwokerto.
Melaporkan maladministrasi dan cacat prosedur ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Wilayah DJKN, serta Ombudsman Republik Indonesia.
Memperingatkan pemenang lelang agar tidak melakukan tindakan fisik di lapangan karena status objek masih dalam sengketa hukum (status quo).
(Red/KRT)
