"𝐈𝐫𝐨𝐧𝐢𝐬! 𝐖𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐀𝐰𝐚𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐮𝐡 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐆𝐞𝐫𝐮𝐝𝐮𝐤 𝐏𝐍 𝐁𝐚𝐧𝐲𝐮𝐦𝐚𝐬, 𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐫𝐮 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐤𝐢𝐫 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐆𝐮𝐠𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐧𝐚𝐡 𝐊𝐚𝐬 𝐃𝐞𝐬𝐚 𝐏𝐚𝐠𝐞𝐫𝐚𝐥𝐚𝐧𝐠"

​𝐁𝐀𝐍𝐘𝐔𝐌𝐀𝐒, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐜𝐨𝐦  — Nurani keadilan di Kabupaten Banyumas kembali diuji dalam babak paling ironis. Di saat ratusan warga desa dan Pemerintahan Desa Pagergalang berbondong-bondong menunjukkan ketaatan hukum dengan memenuhi panggilan Pengadilan Negeri (PN) Banyumas, sang kepala daerah justru memilih mangkir tanpa alasan yang patut.  

​Berdasarkan pantauan langsung di PN Banyumas, persidangan perdana sengketa tanah kas desa (banda desa) Pageralang, Kecamatan Kemranjen, seluas ±2.917 m² hingga 3.745 m² (Pasar Buntu) yang digugat oleh Kepala Desa Pageralang terhadap Bupati Banyumas, seyogianya digelar pada 10 November 2026. Namun, karena ketidakhadiran pihak Tergugat, persidangan resmi ditunda dan dilanjutkan pada 23 November 2026.  

​𝐒𝐮𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐫𝐢𝐭𝐢𝐬 𝐖𝐚𝐫𝐠𝐚: "𝐑𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐀𝐰𝐚𝐦 𝐒𝐚𝐣𝐚 𝐓𝐚𝐚𝐭 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦, 𝐊𝐨𝐤 𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐊𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐟?"

​Ketidakhadiran Bupati Banyumas selaku tergugat menuai reaksi keras dan celetukan sinis dari para warga yang hadir mengawal persidangan di halaman pengadilan. Di tengah kerumunan massa, sejumlah warga melontarkan kekecewaan mendalam atas buruknya teladan kepemimpinan daerah:  

​"Kami ini orang awam, rakyat kecil yang posisinya digugat atau dizalimi saja tetap taat dan ngikutin aturan hukum datang ke pengadilan. Lah, Bupati itu pejabat tinggi, kok tidak kooperatif? Harusnya beri contoh yang baik kepada rakyatnya, bukan malah mangkir dari panggilan hukum!" cetus perwakilan warga dengan nada geram di PN Banyumas.

​Menanggapi mangkirnya kepala daerah, kuasa hukum Pemdes Pageralang, Advokat Ananto Widagdo, S.H., S.Pd. (Pegiat Anti-Korupsi), memberikan penegasan hukum yang sangat tajam usai persidangan:  

​"Bupati seharusnya bisa memberikan contoh terhadap rakyatnya. Sebagai pihak yang digugat, jika tidak bisa hadir secara fisik, sekurang-kurangnya ada Bagian Hukum Pemda, Pengacara Hukum Negara, atau kuasa hukum yang mewakili. Ketidakhadiran ini menunjukkan sikap pembiaran dan menambah kekhawatiran publik atas keseriusan Bupati menyelesaikan kemelut aset desa," tegas Ananto.

  

​𝐅𝐨𝐤𝐮𝐬 𝐔𝐭𝐚𝐦𝐚: 𝐏𝐞𝐫𝐣𝐮𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭 𝐏𝐚𝐠𝐞𝐫𝐚𝐥𝐚𝐧𝐠

​Gugatan dengan Nomor Perkara 62/Pdt.G/2026/PN Bms (serta register terkait No. 101/Pdt.G/2026/PN Bms) ini menegaskan bahwa langkah Kades Pageralang menyeret Bupati ke pengadilan adalah tindakan sah dan konstitusional untuk mencari keadilan administrasi negara. Hubungan bupati dan kepala desa bukanlah hubungan atasan-bawahan absolut, melainkan tata kelola pemerintahan yang diatur undang-undang. Banda desa Pageralang yang dicaplok untuk fasilitas Pasar Buntu tanpa prosedur pelepasan sah menurut Permendagri No. 1 Tahun 2016 harus dikembalikan kepada rakyat desa.  

​𝐒𝐞𝐧𝐭𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐣𝐚𝐦: 𝐓𝐚𝐧𝐚𝐡 𝐃𝐞𝐬𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐚𝐦𝐩𝐚𝐬 𝐓𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐀𝐦𝐩𝐮𝐧, 𝐀𝐬𝐞𝐭 𝐊𝐞𝐛𝐨𝐧𝐝𝐚𝐥𝐞𝐦 𝐑𝐚𝐭𝐮𝐬𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫 𝐃𝐢𝐛𝐢𝐚𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐤𝐫𝐚𝐤!

​Di tengah perjuangan mati-matian warga Pagergalang mempertahankan tanah bengkok demi kesejahteraan desa, publik disuguhkan kontras yang teramat perih dan memiriskan hati.

​Ketika aset-aset kecil milik desa di daerah diusik dan direbut tanpa prosedur, Aset Kebondalem di jantung kota bernilai ratusan miliar rupiah justru dibiarkan mangkrak bertahun-tahun tanpa kejelasan dan tanpa sentuhan penegakan hukum dari APH (Aparat Penegak Hukum). Pertanyaannya, ada apa di balik diamnya penguasa terhadap aset raksasa yang merugikan keuangan publik tersebut?

​𝐒𝐞𝐫𝐮𝐚𝐧 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐖𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐲𝐮𝐦𝐚𝐬

​Kasus Pageralang adalah cermin telak bagi seluruh rakyat Banyumas untuk tidak ciut nyali melawan ketidakadilan birokrasi. Mari rapatkan barisan, kawal terus proses peradilan, dan saksikan kelanjutan sidang pada 23 November 2026 di PN Banyumas demi menegakkan marwah hukum dan keadilan yang seadil-adilnya!  

(Red/KRT)