𝐏𝐔𝐑𝐁𝐀𝐋𝐈𝐍𝐆𝐆𝐀, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐜𝐨𝐦 — Di tengah dinamika nasional yang menyoroti isu integritas institusi dan dugaan penyalahgunaan wewenang—termasuk isu penyadapan yang melibatkan pejabat tinggi negara—peran pengawasan publik dan pers independen menjadi benteng utama penjaga kedaulatan hukum.
Pemimpin Umum Media Group Realita Jaya Sakti sekaligus pengamat integritas publik, KRT Ardhi Solehudin, SH, M. Kom, menegaskan bahwa penegakan hukum di Republik Indonesia harus berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan tanpa ada pengecualian (no exception).
"Hukum harus tegak tanpa pandang bulu, siapa pun pelakunya dan apa pun jabatan serta pangkatnya. Jabatan tinggi tidak boleh dijadikan tameng untuk kebal hukum, karena impunitas hanya akan merusak kepercayaan publik dan mencederai marwah NKRI harga mati," tegas KRT Ardhi Solehudin, SH, M. Kom, di Purbalingga, Minggu (8/11/2026).
Sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi dan kontrol sosial, pers memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal setiap proses hukum agar terhindar dari intervensi struktural, pembelokan fakta, maupun kompromi di luar jalur hukum.
𝐏𝐨𝐢𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐒𝐨𝐬𝐢𝐚𝐥:
𝟏. 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐥𝐚𝐤𝐮𝐚𝐧 𝐄𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐁𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐋𝐚𝐰: Setiap warga negara, tanpa terkecuali pejabat publik atau aparat penegak hukum yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, harus diproses secara transparan melalui peradilan umum.
𝟐. 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐰𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐭𝐚𝐭 𝐋𝐞𝐦𝐛𝐚𝐠𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐰𝐚𝐬: Mendorong lembaga pengawasan eksternal seperti Komisi III DPR RI, Kompolnas, hingga pengawasan internal institusi terkait untuk bekerja secara aktif dan objektif tanpa terhambat garis senioritas.
𝟑. 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐦𝐞𝐧 𝐉𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧: Media Group Realita Jaya Sakti melalui portal berita jejaringnya berkomitmen untuk terus menyajikan informasi yang objektif, berimbang, dan berpihak pada kebenaran demi mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Masyarakat sipil bersama pers akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini hingga tuntas sebagai wujud kecintaan terhadap negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
(Red/KRT)
