​𝐇𝐏𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟔: 𝐊𝐑𝐓. 𝐀𝐫𝐝𝐡𝐢 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐡𝐮𝐝𝐢𝐧 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐤 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡 𝐏𝐞𝐫𝐡𝐚𝐭𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐬𝐞𝐣𝐚𝐡𝐭𝐞𝐫𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐇𝐞𝐧𝐭𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐭𝐢𝐦𝐢𝐝𝐚𝐬𝐢 𝐉𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬

​𝐏𝐔𝐑𝐁𝐀𝐋𝐈𝐍𝐆𝐆𝐀, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬.𝐜𝐨𝐦 - 10 Februari 2026 – Bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang berpusat di Banten, Pemilik Media Group Realita Jaya Sakti sekaligus Pemimpin Umum dan Aktivis Pers Jawa Tengah, KRT. Ardhi Solehudin, SH. M.Kom, memberikan apresiasi mendalam serta pernyataan sikap tegas terkait kondisi pers di Indonesia saat ini.

Dalam pernyataannya, KRT. Ardhi Solehudin menekankan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi yang keberadaannya dilindungi secara konstitusional oleh Undang-Undang. Namun, ia menyayangkan bahwa peran krusial tersebut seringkali tidak sejalan dengan perhatian terhadap kesejahteraan para pekerjanya di lapangan.

𝐏𝐨𝐢𝐧-𝐏𝐨𝐢𝐧 𝐔𝐭𝐚𝐦𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐧𝐲𝐚𝐭𝐚𝐚𝐧 𝐊𝐑𝐓. 𝐀𝐫𝐝𝐡𝐢 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐡𝐮𝐝𝐢𝐧:

𝐀𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐚𝐬𝐢 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐬: Memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh jurnalis di Indonesia yang terus bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) meski di tengah tantangan yang berat.

𝐃𝐞𝐬𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐬𝐞𝐣𝐚𝐡𝐭𝐞𝐫𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡: Menyoroti ketimpangan di mana pemerintah membutuhkan peran wartawan untuk publikasi kemajuan daerah, namun jurnalis seringkali berjuang sendiri tanpa gaji tetap atau tunjangan dari negara. Ia meminta pemerintah mulai merumuskan kebijakan nyata bagi kesejahteraan wartawan.

𝐒𝐭𝐨𝐩 𝐈𝐧𝐭𝐢𝐦𝐢𝐝𝐚𝐬𝐢 𝐉𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬: Mengecam segala bentuk intimidasi terhadap wartawan yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial. Pers harus tumbuh menjadi institusi profesional yang merdeka dari tekanan fisik maupun psikis.

"Wartawan adalah ujung tombak informasi. Pemerintah tidak akan bisa maju tanpa publikasi dari pers, namun ironisnya, yang sering diterima rekan-rekan di lapangan bukanlah kesejahteraan, melainkan intimidasi. Kami meminta perhatian nyata dari pemerintah saat ini agar profesi mulia ini mendapatkan perlindungan dan jaminan hidup yang layak," tegas KRT. Ardhi Solehudin.

𝐌𝐞𝐧𝐞𝐤𝐚𝐧𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 '𝐆𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐝𝐞𝐩𝐚𝐧' 𝐭𝐚𝐧𝐩𝐚 𝐆𝐚𝐣𝐢

"Banyak wartawan yang bekerja tanpa gaji tetap, namun beban moral dan resiko yang dipikul sangat besar. Pemerintah harus menyadari bahwa tanpa wartawan, penyebaran informasi akan lumpuh. Kami mendesak adanya regulasi yang lebih berpihak pada jaminan kesejahteraan jurnalis agar profesi ini tetap independen dan bermartabat."

𝐇𝐚𝐫𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐝𝐞𝐩𝐚𝐧

Melalui momentum HPN 2026 ini, KRT. Ardhi Solehudin yang mewakili suara insan pers berharap agar sinergi antara pemerintah dan media tidak hanya bersifat transaksional informasi, tetapi juga memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak-hak dasar wartawan sebagai garda terdepan demokrasi.(*) 

(𝐑𝐞𝐝) 

​