​𝐃𝐢𝐤𝐞𝐜𝐞𝐰𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐀𝐫𝐨𝐠𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐁𝐚𝐧𝐲𝐮𝐦𝐚𝐬: 𝐇𝐚𝐤 𝐊𝐞𝐬𝐞𝐡𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐥𝐮𝐦𝐩𝐮𝐡𝐤𝐚𝐧, 𝐀𝐬𝐞𝐭 𝐊𝐞𝐛𝐨𝐧𝐝𝐚𝐥𝐞𝐦 𝐃𝐢𝐛𝐢𝐚𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐤𝐫𝐚𝐤!

 

​𝐁𝐀𝐍𝐘𝐔𝐌𝐀𝐒,𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐜𝐨𝐦 – Kebijakan penonaktifan program Universal Health Coverage (UHC) serta pemutusan kepesertaan BPJS PBI bagi sekitar 130.000 warga secara sepihak dan mendadak oleh Pemkab Banyumas memicu gelombang kemarahan publik. Ratusan warga yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat Banyumas (Murba) bersama lintas komunitas turun ke jalan menggelar aksi di depan Pendopo Si Panji, Purwokerto.  

​Namun, alih-alih menemui rakyatnya yang sedang memperjuangkan hak paling mendasar—yaitu jaminan keselamatan nyawa—Bupati Banyumas Sadewo justru tidak hadir dan lebih memilih menghadiri agenda lain. Sikap ini dinilai sebagai bentuk arogansi kepemimpinan yang sama sekali tidak memiliki empati. Seharusnya, seorang Bupati yang dipilih oleh rakyat hadir langsung di tengah krisis, bukan malah menghindar.  

​𝐇𝐚𝐤 𝐊𝐞𝐬𝐞𝐡𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐥𝐮𝐦𝐩𝐮𝐡𝐤𝐚𝐧 𝐍𝐲𝐚𝐰𝐚 𝐖𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐃𝐢𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚𝐫𝐮𝐡𝐤𝐚𝐧

​Pengelumpuhan layanan kesehatan melalui penonaktifan UHC ini sangat tidak manusiawi. Memangkas akses berobat bagi warga miskin sama saja dengan membiarkan masyarakat terlantar saat sakit. Istilah "Sadikin" (Sakit Sedikit Jatuh Miskin) yang dulu sempat hilang kini kembali membayangi rakyat Banyumas akibat kebijakan yang dinilai sewenang-wenang ini.  

​𝐀𝐧𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐖𝐢𝐝𝐚𝐠𝐝𝐨 𝐒𝐇, 𝐒.𝐏𝐝: 𝐊𝐮𝐚𝐬𝐚 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐑𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐓𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐀𝐤𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐚𝐦!

​Advokat Senior sekaligus Pegiat Anti-Korupsi, Ananto Widagdo SH, S.Pd, yang bertindak sebagai Kuasa Hukum Rakyat Banyumas, menegaskan tidak akan tinggal diam melihat kesewenang-wenangan ini. Ananto menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga hak jaminan kesehatan rakyat dikembalikan penuh tanpa syarat.  

​𝐓𝐚𝐠𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐃𝐨𝐬𝐚 𝐊𝐞𝐛𝐢𝐣𝐚𝐤𝐚𝐧: 𝐀𝐬𝐞𝐭 𝐊𝐞𝐛𝐨𝐧𝐝𝐚𝐥𝐞𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐤𝐫𝐚𝐤

​Persoalan Banyumas tidak berhenti pada krisis kesehatan. Masyarakat turut menagih janji dan tanggung jawab Bupati terkait Aset Kebondalem yang hingga kini dibiarkan mangkrak. Pembiaran aset bernilai tinggi ini menjadi bukti nyata buruknya tata kelola pemerintahan daerah yang mengabaikan potensi demi kesejahteraan rakyat Banyumas.

​𝐀𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐲𝐨𝐦𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐫𝐢

​Di tengah kekecewaan terhadap jajaran Pemkab Banyumas, massa aksi memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kepolisian (Polri) yang mengamankan jalannya aksi secara kondusif, humanis, dan profesional. Pengamanan ini membuktikan komitmen Polri sesuai slogannya: "POLISI BERSAMA MASYARAKAT: MELINDUNGI, MENGAYOMI, DAN MELAYANI".  

​𝐓𝐮𝐧𝐭𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐔𝐭𝐚𝐦𝐚 𝐑𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐁𝐚𝐧𝐲𝐮𝐦𝐚𝐬:

​Aktifkan Kembali UHC dan BPJS PBI untuk 130.000 warga Banyumas tanpa syarat dan tanpa pengecualian.  

​Hentikan Arogansi Kepemimpinan, Bupati wajib menemui dan mendengarkan aspirasi warganya secara langsung.

​Tuntaskan Aset Kebondalem yang Mangkrak demi transparansi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Banyumas.

​"Kemanusiaan dan keselamatan nyawa rakyat harus berada di atas segala kepentingan jabatan!"

(Red/KRT)