𝐂𝐢𝐥𝐚𝐜𝐚𝐩, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐜𝐨𝐦 – Di tengah gencar-gencarnya komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan dasar dan menengah gratis bagi masyarakat, praktik pembebanan biaya pendidikan secara masif justru ditemukan di lapangan. Berdasarkan temuan di MTsN 3 Cilacap (Kecamatan Kawunganten), para wali murid dihadapkan pada kewajiban pembayaran iuran dan pengadaan dengan total mencapai jutaan rupiah per siswa, yang sarat akan maladministrasi dan indikasi penyimpangan wewenang.
Berdasarkan data dan dokumentasi yang dihimpun dari temuan lapangan serta rapat sosialisasi yang digelar pada 22 Agustus 2026, rincian biaya yang dibebankan kepada wali murid meliputi:
Infak / Tahun: Rp1.400.000
Wakaf (Bersifat minimal): Rp250.000
LKS (Lembar Kerja Siswa) Semester 2: Rp210.000
Outing Class: Rp1.350.000
Seragam Sekolah (Sekitar 5 setel, total global): Rp2.700.000
Total Estimasi Biaya: Lebih dari Rp5.910.000 per siswa (jika diakumulasikan dengan kebutuhan seragam).
Analisis dan Dugaan Pelanggaran Hukum
Menanggapi carut-marut pungutan dan tidak adanya transparansi dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) di lingkungan madrasah negeri di bawah naungan Kementerian Agama ini, terdapat sejumlah dugaan unsur pelanggaran hukum yang harus segera diselidiki oleh Aparat Penegak Hukum (APH):
1. Dugaan Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli) / Pemerasan (Pasal 368 KUHP / UU Tipikor):
Pungutan dengan dalih infak, wakaf, dan pengadaan LKS/seragam yang dipatok nominal dan sifatnya wajib di sekolah negeri melanggar ketentuan perundang-undangan pendidikan gratis. Ketika sumbangan atau infak ditentukan jumlah dan batas waktunya, maka secara hukum administratif maupun pidana hal tersebut berubah status menjadi pungutan liar yang memberatkan masyarakat kurang mampu.
2. Dugaan Maladministrasi dan Pelanggaran Peraturan Menteri Pendidikan/Kemenag terkait Komite Sekolah:
Berdasarkan regulasi yang berlaku, komite sekolah dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta ditentukan jumlah dan jangka waktu pemungutannya. Tindakan menjadikan infak dan wakaf sebagai beban nominal tetap patut diduga sebagai modus manipulasi aturan untuk menghindari jerat hukum.
3. Indikasi Konflik Kepentingan dan Lempar Tanggung Jawab (Obstruction of Transparency):
Sikap saling lempar antara pihak Kepala Sekolah dan Komite Madrasah—di mana kepala sekolah mengarahkan awak media ke komite, dan sebaliknya—menunjukkan adanya upaya penutupan informasi publik. Ketidakmampuan kedua belah pihak dalam merinci Rencana Anggaran Belanja (RAB) secara akuntabel saat dikonfirmasi mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan institusi negara.
𝐃𝐞𝐬𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐒𝐢𝐤𝐚𝐩 𝐝𝐚𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐭𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐀𝐤𝐬𝐢
Melihat keresahan wali murid serta dugaan pelanggaran hukum yang kasat mata, kami secara tegas mendesak:
1. Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam, audit keuangan secara transparan, serta memeriksa Kepala Sekolah dan Pengurus Komite MTsN 3 Cilacap.
2. Mengusut tuntas aliran dana dari pungutan berkedok infak, wakaf, pengadaan seragam, hingga rencana pembelian lahan seluas 40 ubin yang tidak memiliki kejelasan Rincian Anggaran Belanja (RAB).
3. Menjamin perlindungan hukum bagi para wali murid agar tidak mendapat intimidasi atau sanksi akademik bagi anak didik menyusul adanya kritik dan penolakan atas pungutan tak wajar ini.
Praktik-praktik semacam ini terbukti mencederai program nasional pendidikan gratis dan mencederai rasa keadilan masyarakat kecil. Apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkrit dari pihak berwenang, publik dan elemen masyarakat akan mendatangi instansi terkait secara resmi untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan pungutan liar ini.
(Red/Dadang)
