SRAGEN - Membantu pemerintah daerah dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan di daerah merupakan salah satu tujuan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) selain untuk menjaga kemanunggalan TNI-Rakyat.
Walaupun kegiatan dilaksanakan di tengah pandemic covid-19, program harus berjalan lancar aman dan sukses. Oleh karena itu, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, TNI bersama Rakyat dan unsur-unsur terkait lainnya tetap bersemangat.
Di wilayah Kodam IV/Diponegoro, TMMD dilaksanakan di Kodim 0701/Banyumas, Kodim 0729/Bantul, Kodim 0717/Purwodadi dan Kodim 0725/Sragen.
“TMMD Reguler 108 kali ini dilaksanakan di Desa Petahunan Kec. Pekuncen Kab. Banyumas, Desa Sumberagung Kec. Jetis Kab. Bantul, Desa Tambakselo Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan di Desa Baleharjo Kec. Sukodono, Kab. Sragen” terang Kapendam IV/Dip., Letkol Kav Susanto, S.I.P., M.A.P. melalui sambungan telepon. Kamis (9/07/2020).
Lebih lanjut dijelaskan, titik berat sasaran fisik diarahkan pada pembangunan jalan. Hal ini dimaksudkan untuk membuka akses lalulintas perhubungan dan perekoniman warga.
Dicontohkan Kapendam, di Desa Petahunan Kec. Pekuncen Kab. Banyumas terdapat kawasan wisata air terjun yang sangat indah. Namun akses jalan menuju kawasan tersebut masih berupa jalan setapak yang sulit untuk dijangkau. Dengan dibangunya jalan menuju kawasan tersebut, transportasi akan lebih mudah dan murah sehingga dapat menarik minat wisatawan baik domestik maupun manca negara yang dapat mengangkat perekonomian warga.
Selain pembangunan jalan juga dilakukan pembagunan RTLH dan berbagai kegiatan non fisik lainnya, yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
DOKUMEN ATRAKSI PENCAK SILAT TNI
Berikut ini adalah dokumen atraksi TNI. Semoga bermanfaat.
WASPADA HOAX: WAPRES MINTA FATWA
JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dalam sebuah unggahan di Facebook pada Selasa (23/6), disebut meminta fatwa baru bagi masyarakat muslim Tanah Air.
Unggahan yang telah dibagikan ulang hingga 35 kali itu memuat tangkapan layar berita berjudul "Ma'ruf Amin Minta MUI Terbitkan Fatwa "Sholat Tanpa Wudhu Tanpa Tayamum", yang disiarkan media daring Swarakyat.com.
Sang pemilik akun Facebook juga membubuhkan narasi sebagai berikut dalam unggahannya:
"Akan Keluar New Fatwa Yang Menurut Saya Tambah Nyleneh Dan Somplak, Bagaimana Menurut Pemirsa Tentang New Fatwa Dari Mbah Kakung,Yang Akan Di Keluarkan Untuk Rakyat Negeri +62".
Pada Selasa malam, konten tersebut terlihat telah dikomentari 32 pengguna lain dan direspon 29 pengguna lain Facebook.
Namun, benarkah Wapres Ma'ruf akan keluarkan fatwa "Shalat Tanpa Wudhu Tanpa Tayamum" bagi masyarakat muslilm Indonesia?
 |
| Tangkapan layar hoaks Wapres akan keluarkan fatwa Sholat Tanpa Wudhu Tanpa Tayamum (Facebook) |
Penjelasan:
Dalam penelusuran ANTARA, situs Swarakyat Media memang menyiarkan berita berjudul "Ma’ruf Amin Minta MUI Terbitkan Fatwa 'Sholat Tanpa Wudhu Tanpa Tayamum'" yang diunggah pada 24 Maret 2020.
Media daring itu menulis Wapres Ma'ruf meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam agar segera membuat fatwa tentang diperbolehkan shalat tanpa wudhu dan tayamum bagi para tenaga medis yang memakai alat pelindung diri (APD).
Permintaan itu dilatarbelakangi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 tidak diperkenankan membuka APD hingga delapan jam. Dengan demikian, tenaga medis tidak memungkinkan untuk bertayamum atau berwudhu.
Oleh karena itu, fatwa MUI tersebut dinilai memudahkan para tenaga medis yang beragama Islam untuk menjalankan ibadah.
Mengacu pada penjelasan itu dalam artikel itu, terlihat ada perbedaan konteks artikel yang disebut di media daring Swarakyat Media dengan narasi yang diunggah pengguna Facebook.
Dalam artikel disebutkan permintaan fatwa terkait shalat itu ditujukan kepada tenaga medis yang menggunakan APD. Sedangkan dalam narasi di Facebook ditujukan untuk masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, narasi dalam unggahan di Facebook itu masuk dalam kategori informasi bohong atau hoaks. (*)
Klaim: Wapres minta fatwa "Shalat Tanpa Wudhu Tanpa Tayamum" bagi masyarakat muslim Indonesia.
Rating: Salah /Disinformasi
Sumber: